MODUL
	PERBENDAHARAAN NEGARA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004)  	
	 6 JP (270 menit) 	

	Pendahuluan	
		Dalam rangka peningkatan profesional dibidang keuangan maka ditempuh melalui pendidikan pengembangan spesialisai (Dikbangspes) dimana dengan Dikbangspes tersebut diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam pengurusan keuangan.
	Pebendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Materi pelajaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diberikan kepada para didik agar peserta didik memahami tugas, kewenangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam pengelolaan keuangan Negara. 
	Bahan ajar ini merupakan suatu pedoman bagi peserta didik Dikbangspes Pama/PNS Gol III Bendahara Pengeluaran, dengan harapan  setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik  mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dalam pengurusan administrasi  keuangan  secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.pada satuan wilayah masing-masing.	

	Standar Kompetensi  	
	Mampu menerapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	

	
	Kompetensi Dasar	
	1.	Memahami konsep perbendaharaan negara
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perbendaharaan negara.
b.	Menjelaskan ruang lingkup perbendaharaan negara.
c.	Menjelaskan asas umum perbendaharaan negara. 

2.	Memahami tugas pejabat dan pelaksanaan perbendaharaan negara
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan tugas dan kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga pengguna anggaran.
b.	Menjelaskan tugas dan wewenang bendahara umum negara.
c.	Menjelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
d.	Menjelaskan pengelolaan uang.
e.	Menjelaskan pengelolaan piutang dan utang.

3.	Memahami penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.
b.	Menjelaskan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
c.	Menjelaskan tugas dan susunan komite standar akuntansi pemerintah.
d.	Menjelaskan tata cara penyelesaian kerugian negara. 	

	Materi  Pelajaran	
	1.	Pokok Bahasan 1:
Konsep perbendaharaan negara.
Sub Pokok Bahasan 1:
a.	Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perbendaharaan negara.
b.	Ruang lingkup perbendaharaan negara.
c.	Asas umum perbendaharaan negara.

2.	Pokok Bahasan 2:
Tugas pejabat dan pelaksanaan perbendaharaan negara.
Sub Pokok Bahasan 2:
a.	Tugas dan kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga pengguna anggaran.
b.	Tugas dan wewenang bendahara umum negara.
c.	Pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
d.	Pengelolaan uang.
e.	Pengelolaan piutang dan utang.

3.	Pokok Bahasan 3:
Penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.
Sub Pokok Bahasan 3:
a.	Penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.
b.	Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
c.	Tugas dan susunan komite standar akuntansi pemerintah.
d.	Tata cara penyelesaian kerugian negara.	

	Metode  Pembelajaran	
	1.	Metode Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi konsep perbendaharaan negara, tugas pejabat dan pelaksanaan perbendaharaan negara serta penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.
2.	Metode Tanya Jawab 
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan oleh pendidik tentang materi konsep perbendaharaan negara, tugas pejabat dan pelaksanaan perbendaharaan negara serta penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.   
3.	Metode Diskusi
Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik berdiskusi tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Piutang dan utang serta penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.	

	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar	
	1.	Alat/media dan bahan: 
a.	Laptop.
b.	LCD.
c.	Flip chart.
d.	Whiteboard.
e.	OHP.
f.	Slide.Kertas.
g.	Alat tulis.

2.	Sumber Belajar: 
-	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	

	Kegiatan  Pembelajaran	
	1.	Tahap awal: 10 menit
a.	Pendidik melaksanakan apersepsi:
1)	pendidik melaksanakan perkenalan.   
2)	pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3)	pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 
b.	Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.

2.	Tahap inti : 245 menit
Tahap inti 1 : penyampaian materi: 60 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perbendaharaan negara, ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara. 
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
Tahap Inti 2 : penyampaian materi: 100 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang tugas dan kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga pengguna anggaran, tugas dan wewenang bendahara umum negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, pengelolaan uang serta pengelolaan piutang dan utang.
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 
Tahap Inti 3 : penyampaian materi: 85 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, tugas dan susunan komite standar akuntansi pemerintah, dan tata cara penyelesaian kerugian negara.
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

3.	Tahap akhir: 15 menit
a.	Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.
b.	Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.
c.	Pendidik memberikan feed back kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran.
d.	Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran.

	Tagihan/Tugas	
	Peserta didik secara kelompok melaporkan secara tertulis hasil diskusi yang telah dilakukan. 	

	Lembar Kegiatan	
	Materi diskusi :
1.	Kelompok I membahas : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja 
2.	Kelompok II membahas : Pengelolaan Piutang dan Utang
3.	Kelompok III membahas : Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	

   	Bahan Bacaan	
	POKOK BAHASAN 1
KONSEP PERBENDAHARAAN NEGARA

1.	Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perbendaharaan negara
a.	Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 
b.	Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 
c.	Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
d.	Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 
e.	Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
f.	Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang yang sah.
g.	Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
h.	Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
i.	Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
j.	Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
k.	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
l.	Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
m.	Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
n.	Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
o.	Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
p.	Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
q.	Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
r.	Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
s.	Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
t.	Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
u.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
v.	Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
w.	Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
x.	Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23D.

2.	Ruang lingkup perbendaharaan negara
Ruang lingkup perbendaharaan negara, meliputi :
a.	Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara
b.	Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah
c.	Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara
d.	Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah
e.	Pengelolaan kas
f.	Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah
g.	Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah
h.	Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah
i.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
j.	Penyelesaian kerugian negara/daerah
k.	Pengelolaan Badan Layanan Umum
l.	Perumusan standar, kebijakan, serta system dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

3.	Asas umum perbendaharaan negara
a.	Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara
b.	Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah
c.	Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
d.	Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN
e.	Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD
f.	Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak  dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah
g.	Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

POKOK BAHASAN 2
TUGAS PEJABAT DAN PELAKSANAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

1.	Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga pengguna anggaran 
		Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 
		Menteri/Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementeriaan negara/Lembaga yang dipimpinnya, berwenang :
a.	Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
b.	Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
c.	Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara
d.	Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang
e.	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
f.	Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran
g.	Menggunakan barang milik negara
h.	Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara
i.	Mengawasi pelaksanaan anggaran
j.	Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.  
	
2.	Tugas dan wewenang Bendahara Umum Negara
		Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :   
a.	Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara
b.	Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
c.	Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran
d.	Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara
e.	Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara
f.	Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara
g.	Menyimpan uang negara
h.	Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi
i.	Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna  Anggaran atas beban rekening kas umum negara
j.	Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah
k.	Memberikan pinjaman atas nama pemerintah
l.	Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara
m.	Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah
n.	Melakukan penagihan piutang negara
o.	Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
p.	Menyajikan informasi keuangan negara
q.	Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara
r.	Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak
s.	Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

3.	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja 
a.	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
1)	Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
2)	Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah
3)	Penerimaan kementeriaan negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran
4)	Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah   

b.	Pelaksanaan Anggaran Belanja
1)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan
2)	Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
3)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan
4)	Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
5)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD
6)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
a)	Menguji kebenaran  material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
b)	Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
c)	Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
d)	Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
e)	Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. 
7)	Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8)	Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
9)	Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk : 
a)	Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
b)	Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran
c)	Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
d)	Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara
e)	Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa/Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
10)	Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah
11)	Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
a)	Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
b)	Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran
c)	Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan 
d)	Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah 
e)	Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
12)	Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
13)	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementeriaan negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
14)	Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
a)	Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
b)	Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
c)	Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
15)	Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi
16)	Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya 

4.	Pengelolaan Uang
a.	Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah
1)	Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah
2)	Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara
3)	Uang Negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral
4)	Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum
5)	Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari
6)	Saldo Rekening Penerimaan setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
7)	Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala
8)	Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
9)	Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN
10)	Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral
11)	Jenis dana, tingkat Bunga dan/atau jasa giro, serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan
12)	Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa atas dana yang disimpan pada bank umum
13)	Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku
14)	Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan
15)	Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah
16)	Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah
17)	Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementeriaan negara/Lembaga
18)	Penunjukkan badan lain dilakukan dalam suatu kontrak kerja
19)	Badan lain yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
20)	Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
21)	Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati walikota
22)	Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari
23)	Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah 
24)	Rekening Pengeluaran pada bank diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah
25)	Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD
26)	Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral
27)	Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara.
28)	Pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.           
        
b.	Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
1)	Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.
2)	Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/Lembaga
3)	Dalam rangka pengelolan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening
4)	Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5)	Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

c.	Pengelolaan Uang Persediaan untuk keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
1)	Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
2)	Menteri/pimpinan Lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementeriaan negara/Lembaga
3)	Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening
4)	Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah
5)	Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.
     
5.	Pengelolaan Piutang dan Utang
a.	Pengelolaan Piutang
1)	Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN
2)	Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN
3)	Tata cara pemberian pinjaman atau hibah diatur dengan peraturan pemerintah
4)	Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu
5)	Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
6)	Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
7)	Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang
8)	Penyelesaian piutang yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh :
a)	Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
b)	Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah)
c)	Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) 
9)	Pelaksanaan ketentuan yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh :
a)	Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
b)	Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepekati lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
10)	Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan Undang-undang
11)	Piutang negara /daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang
12)	Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat , ditetapkan oleh :
a)	Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
b)	Presiden untuk jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
c)	Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
13)	Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
a)	Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
b)	Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
14)	Perubahan atas jumlah uang ditetapkan dengan Undang-undang
15)	Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah

b.	Pengelolaan Utang
1)	Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN
2)	Utang/hibah sebagaimana dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD
3)	Biaya berkenan dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran Belanja Negara
4)	Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah
5)	Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
6)	Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota
7)	Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah
8)	Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
9)	Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang
10)	Kedaluwarsaan tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

POKOK BAHASAN 3
PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1.	Penatausahaan dokumen dan Pertanggungjawaban Keuangan 
a.	Penatausahaan dokumen
Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.	Pertanggungjawaban Keuangan
1)	Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum 
2)	Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya
3)	Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya
4)	Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya
5)	Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya
6)	Kuasa Pengguna Anggaran bertangung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

2.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
a.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
1)	Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
2)	Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat :
(a)	Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Penguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/lembaga masing-masing
(b)	Laporan Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
(c)	Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Menyusun Laporan Arus kas Pemerintah Pusat
(d)	Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan Menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahan negara
3)	Laporan keuangan disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
4)	Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

b.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1)	Kepala satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2)	Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah :
a)	Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
b)	Laporan keuangan disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
c)	Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Menyusun Laporan Arus Kas Pemerintahan Daerah
d)	Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.     
3)	Laporan Keuangan disampikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
4)	Kepala Satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

3.	Tugas dan Susunan Komite Standar Akuntansi Pemerintah 
a.	Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah 
b.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum
c.	Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden

4.	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara
a.	Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
b.	Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
c.	Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun
d.	Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Menteri/pimpinan/Lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui
e.	Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud
f.	Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan
g.	Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
h.	Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
i.	Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam Undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
j.	Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
k.	Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah
l.	Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
m.	Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi
n.	Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi,menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan
o.	Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan, penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan
p.	Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan , atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara
q.	Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah
r.	Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang tersendiri.    

	Rangkuman	
	1.	Pebendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
2.	Ruang lingkup perbendaharaan negara meliputi : pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, dan pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.  	

	Soal Latihan	
	1.	Jelaskan asas umum perbendaharaan negara ! 
2.	Jelaskan tugas dan kewenangan Menteri/pimpinan lembaga Pengguna Anggaran !
3.	Jelaskan penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan !